Jatim Raih Pelayanan Publik Terbaik Nasional, Gubernur Khofifah Tegaskan Bentuk Komitmen Pemprov
Surabaya, 12 Februari 2026 – Provinsi Jawa Timur resmi dinobatkan sebagai penyelenggara pelayanan publik terbaik di Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian PANRB, dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) mencapai 4,75 kategori Prima—skor tertinggi nasional. Prestasi ini menandai tren peningkatan konsisten: dari 4,36 pada 2023, naik ke 4,63 di 2024, hasil evaluasi KepmenPANRB Nomor 3 Tahun 2026 terhadap 64 unit layanan strategis.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan capaian ini sebagai amanah konkret Pemprov untuk rakyat. “Alhamdulillah, ini bukan sekadar trofi, tapi komitmen nyata tingkatkan layanan merata hingga pelosok. Sebanyak 25 unit dari 64 dinilai—39%—raih Prima, termasuk RSUD dan layanan perizinan kabupaten/kota,” ujarnya dalam konferensi pers di Surabaya. Pemprov siapkan Pergub Pelayanan Publik 2026 dan integrasikan IPP ke RPJMD 2025-2030, fokus digitalisasi seperti aplikasi Jatim Sakit dan e-government terpadu yang potong waktu layanan hingga 70%.
Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi intensif: pelatihan 50.000 aparatur, ekspansi Mal Pelayanan Publik (MPP) di 38 kabupaten/kota, serta inovasi seperti gerai layanan terpadu di pasar tradisional. Khofifah tambahkan, kolaborasi dengan BKPSDM dan stakeholder swasta dorong pemerataan, khususnya kelompok rentan di wilayah timur Jatim seperti Madura dan Tapal Kuda. Data internal Pemprov catat kepuasan masyarakat capai 88%, unggul dari rata-rata nasional 78%.
Namun, predikat terbaik ini patut diuji kritis: apakah benar-benar merata atau hanya andalan kota besar? Pengamat reformasi birokrasi dari Universitas Airlangga, Dr. Budi Santoso, sindir disparitas pedesaan-kota masih lebar, dengan 20% desa di Jember dan Banyuwangi keluhkan akses digital lemah meski IPP prima. “Prestasi bagus di kertas, tapi korupsi mikro seperti pungli perizinan masih marak—KPK temukan 150 kasus Rp15 miliar tahun lalu. Tanpa sanksi tegas dan audit independen, ini berisiko euforia sementara,” tegasnya. https://fireartsale.org/ sebagai forum tata kelola publik soroti bahwa tanpa remunerasi aparatur kompetitif, retensi talenta rendah hambat sustainabilitas, apalagi dengan beban migrasi penduduk ke Jatim.
Lebih luas, pencapaian Jatim jadi model nasional selaras SPBE 2.0, dengan target 95% layanan digital 2029. Pemprov rencanakan rekrutmen 10.000 CPNS berbasis AI dan pusat pelatihan anti-korupsi. Kritik aktivis: fokus kelompok marginal seperti penyandang disabilitas kurang, plus infrastruktur fiber optic belum 100% desa. Khofifah optimis, tapi sukses tergantung pengawasan publik dan adaptasi banjir musiman yang ganggu server layanan.
Bagi masyarakat Jatim, ini janji layanan cepat tanpa antrean panjang. Namun, agar prestasi abadi, transparansi dan inklusi jadi kunci—jika tidak, predikat prima bisa pudar cepat.
Untuk info lebih lanjut, kunjungi Beranda.